Kekeringan, Pemanasan Global dan Peran Pemerintah

Musim kemarau dan suhu panas beberapa waktu yang lalu membuat siang bahkan sore dan malam hari menjadi gerah.

Dan ternyata cuaca panas tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi melanda beberapa negara di Eropa dan Asia lainnya.

Cuaca panas tersebut (bahkan di negara negara lain di sebut gelombang panas), menurut WMO (World Meteorologi Organization) adalah pekan terpanas di dunia. Dan tahun 2015 - 2019 adalah kurun waktu 5 tahun yang membara. Dan gelombang panas yang terjadi ini sangat konsisten dengan dampak gas rumah kaca.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memperingatkan agar semua pihak segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kehancuran planet ini akibat perubahan iklim yang terus menerus mengancam.

Di Indonesia sendiri, efek dari perubahan iklim mulai terasa terutama pada musim kemarau tahun ini, yaitu terjadinya kekeringan yang cukup parah di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Kekeringan yang di derita warga negara adalah wujud diabaikannya tugas "KONSTITUSIONAL" oleh pemerintah yang di beri amanat oleh UUD 1945 untuk " Melindungi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia".

Sampai kapan kita dan Negara dengan perangkat organisasi nya yang lengkap dan anggaran yang begitu besar harus menjawab bahwa kekeringan ini adalah RUTINITAS TAHUNAN SAAT MUSIM KEMARAU !!??

Pemanasan Global bukanlah TAKDIR dari siklus iklim.
Pola kerja dan pola pikir yang menuding "iklim yang salah" merupakan ketidakmengertian makna penting pemerintahan.

Kekeringan ini merupakan buah deretan aktivitas manusia yang melanggar batas toleransi ekologis sehingga lingkungan menunjukkan eksistensinya guna mengingatkan manusia agar lebih bijak dalam bertindak.


Pemerintah telah di beri otoritas hukum untuk menanggulangi Kekeringan dan Pemanasan Global dengan segala Kebijakan dan kesediaan anggaran.

Membiarkan alih fungsi lahan dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah tindakan tidak bermoral Pemerintah serta menciderai jiwa terdalam UUD 1945 sebagai "KONSTITUSI HIJAU".