Penanganan Sampah Dengan Peran Aktif Masyarakat (Komunitas)

Sampah menjadi salah satu masalah yang sangat merisaukan masyarakat. Apalagi di musim hujan seperti saat ini, sampah yang tak terkelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran dan menyebabkan penyakit di tengah masyarakat.

Permasalahan sampah di Kabupaten Tasikmalaya dapat dipecahkan dengan baik apabila peran aktif masyarakat meningkat.
Pada umumnya proses pengelolaan sampah dengan Basis Masyarakat (komunitas) terdiri dari beberapa tahapan proses, antara lain :

1. Mengupayakan agar sampah dikelola, dipilah dan diproses tahap awal mulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri (dalam hal ini mayoritas adalah lingkungan rumah tangga). Upaya ini setidaknya dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang.
2. Pada fase awal di tingkat rumah tangga setidaknya diupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah serta dikumpul menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur-ulang. Pemberdayaan TPS perlu ditingkatkan dengan pembuatan IPSO (Instalasi Pengelolaan Sampah Organik ) disana untuk mendampingi pengelolaan di tiap rumah tangga. Hasil pengamatan kondisi TPS di beberapa kab/kota di Indonesia diketahui bahwa masing-masing sampah anorganik sangat memiliki nilai ekonomi.
3. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan sampah yang tidak memungkinkan untuk diolah di setiap lingkungan rumah tangga yang mempunyai TPS. TPS yang ada dengan menggunakan pendekatan ini kemudian diubah fungsinya menjadi semacam pabrik pengolahan sampah terpadu, yang produk hasil olahnya adalah kompos, bahan daur ulang dan sampah yang tidak dapat diolah lagi.
4. Tahapan akhir adalah pengangkutan sisa akhir sampah, sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi di TPS sekitar 10-20% sampah menuju TPA. Pada fase ini barulah proses penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan dengan menggunakan incinerator.

Berdasarkan tahapan proses di atas kunci penanganan sampah Berbasis Masyarakat (komunitas) ini sebenarnya terletak pada rantai proses di tingkat rumah tangga dan di tingkat Desa yaitu di TPS. Yang melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola sekaligus pemilik sampah. Tanpa sistem komunal ini mustahil sampah dapat diatasi dengan tuntas atau berkelanjutan (sustainable).

Cara penanganan seperti ini bertujuan untuk :

1. Membudayakan cara pembuangan sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah tangga hingga ke TPS dengan menggunakan kresek/box sampah.
2. Menata TPS menjadi pusat pemanfaatan sampah organik dan anorganik secara maksimal.
3. Menjadikan sampah organik dan anorganik yang tersisa dari pengelolaan di tingkat komunal menjadi bahan baku bahan pupuk organik dan berbasis sampah rumah tangga.
4. Program pengelolaan sampah berbasis komunal ini secara pasti akan memotong mata rantai distribusi sampah dari TPS ke TPA.
5. Menciptakan usaha baru di tingkat masyarakat, yang akhirnya akan memandirikan masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri.

Implementasi model ini tergantung sikap dan kemauan keras Pemerintah untuk meninggalkan cara lama dalam menangani persampahan di Kabupaten Tasikmalaya serta dukungan serius dari masyarakat selaku produsen sampah dalam memperlakukan sampahnya sendiri. Semakin sadar masyarakat dan pemerintah akan pentingnya kebersihan lingkungan akan semakin mudah proses ini dapat dilaksanakan.

Untuk itu peran pemerintah, LSM serta peran dunia usaha dalam mensosialisasikan hal ini serta harus didukung dengan penerapan dengan tegas dan bijak Undang Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta Undang Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disamping itu, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mengikutinya dengan jalan segera membuat PERATURAN DAERAH tentang Pengelolaan Sampah yang sifatnya tegas dengan bernapas pada kedua Undang-undang tersebut diatas.

Jangan di anggap sepele, dari pengelolaan sampah ini akan tercipta sumber PAD baru bagi Pemerintah daerah itu sendiri, pada akhirnya akan menentukan keberhasilan dalam penanggulangan masalah sampah khususnya di perkotaan dan termasuk pula mengantisipasi limbah pertanian dipedesaan.